Lompat ke isi

Pengguna:Bennylin/Indeks/Hukum

Dari Wikikamus bahasa Indonesia, kamus bebas
  1. ab initium dari permulaan
  2. abet mendorong atau memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan
  3. absenteisme pemilikan atau perwalian tanah oleh orang-orang yang tidak hidup di tanah tersebut dan tidak mengolah tanah itu sendiri, tetapi mengambil hasilnya melalui penggarapnya
  4. adjudikasi penyelesaian perkara di pengadilan
  5. adopsi penerimaan suatu usul atau laporan (misalnya dalam proses legislatif)
  6. adopsi pemungutan
  7. adopsi antarnegara adopsi anak yang memiliki kewarganegaraan berbeda dengan orang tua angkat
  8. adopsi ilegal adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum
  9. advokasi lingkungan advokasi atau pembelaan hukum di bidang lingkungan
  10. afian orang yang membuat pernyataan di bawah sumpah dalam bentuk afidavit
  11. afidavit pemberian keterangan tertulis di bawah sumpah
  12. agen elektronik orang atau fasilitator yang bertugas memberikan informasi elektronik
  13. akta jual beli surat tanda bukti berisi keterangan tentang peristiwa jual beli
  14. akta kelahiran surat tanda bukti yang berisi pernyataan tentang kelahiran seseorang
  15. akta nikah surat tanda bukti yang berisi keterangan tentang pernikahan seseorang
  16. akta proteksi data undang-undang yang mengatur dan mewajibkan setiap pemilik pangkalan data yang berisi data pribadi untuk mendaftar ke instansi pemerintah pusat
  17. ala tanah yang tidak dikerjakan lagi, tetapi pemilik atau keturunannya masih mempunyai hak utama atas tanah itu
  18. alibi bukti bahwa seseorang ada di tempat lain ketika peristiwa pidana terjadi (tidak berada di tempat kejadian)
  19. alkah tanah yang tidak dikerjakan, tetapi pembuka tanah atau keturunannya masih mempunyai hak utama atas tanah itu
  20. amar bunyi putusan sesudah kata memutuskan, mengadili
  21. amortisasi penghapusan atau pernyataan tidak berlaku terhadap surat-surat berharga yang nilainya telah dibayarkan kembali atau telah hilang
  22. amortisasi penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau jatah keuntungan (royalti) ke dalam pos biaya, selama jangka (waktu) tertentu
  23. anak didik masyarakat anak pidana
  24. anak pelaku tindak pidana anak di bawah umur yang melakukan tindakan melanggar hukum
  25. anak pidana anak terpidana penjara yang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan
  26. analisis mengenai dampak lingkungan analisis untuk menilai dampak positif dan negatif dari perencanaan sebuah proyek (pembangunan) yang melingkupi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; amdal
  27. ancaman kekerasan ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya
  28. ancaman pembunuhan ancaman atau serangan langsung yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan menghilangkan nyawa seseorang atau sekelompok orang
  29. ancaman serius ekspresi atau tindakan untuk menimbulkan rasa sakit
  30. angkat nilai menaikkan nilai atau harga barang untuk dijual
  31. angket pemeriksaan saksi dalam persidangan perkara perdata, baik yang diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat
  32. angket penyelidikan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kegiatan pemerintah
  33. animus furandi keinginan memiliki barang orang lain dengan cara mengambil paksa
  34. antinomi pertentangan antara dua ayat dalam undang-undang
  35. apel naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi; permohonan pemeriksaan ulang pada pengadilan tingkat kedua (pengadilan tinggi) terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri)
  36. arbitrase usaha perantara dalam meleraikan sengketa
  37. arbitrase bentuk peradilan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dan dimediasi oleh hakim yang telah mereka pilih sendiri
  38. ares penangkapan; penahanan; peniadaan kebebasan
  39. artikel bagian undang-undang atau peraturan yang berupa ketentuan; pasal
  40. asas kriminalitas diperluas pertimbangan sanksi berdasarkan hitungan atau asas kerugian
  41. asinyor seseorang yang menyerahkan hak atau miliknya (biasanya tanah) kepada orang lain
  42. audit eksternal audit yang dilakukan secara profesional, bersifat independen, dan berdasarkan pada undang-undang khusus tentang pelaporan keuangan kepada sebuah lembaga seperti pemerintahan, badan hukum, organisasi, dan lain-lain
  43. audit internal audit yang dilakukan suatu organisasi secara independen untuk meningkatkan pengendalian internal dan tata kelola sebuah lembaga
  44. audit kontrak pengumpulan data dan evaluasi terhadap kontrak
  45. audit kredit audit atau survei yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kredit
  46. auditor eksternal orang yang melakukan audit eksternal
  47. bagian modal bentuk partisipasi atau kesertaan pemegang saham terhadap perusahaan dalam bentuk saham perusahaan
  48. bahaya moral pembawaan atau karakter manusia yang seringkali merugikan manusianya
  49. baku mutu lingkungan kebijakan yang mengatur pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan
  50. balas-membalas bersambutan (atas perbuatan dan sebagainya yang dikenakan kepadanya); timbal balik
  51. balas-membalas saling memberi (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk membalas sakit hati dan sebagainya
  52. baliu memenggal kepala (di pedalaman Kalimantan)
  53. bambang melarikan gadis (di Palembang)
  54. banding pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa naik apel
  55. barang bukti benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara
  56. barang gawan harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam perkawinan, yang bukan merupakan harta bersama
  57. barang kalakeran harta kerabat yang tidak dibagi-bagi (di Minahasa)
  58. baruje hak seorang kreditor untuk mengambil ternak, rumah, dan tanah milik debitur yang tidak sanggup membayar atau melunasi utangnya (di Maluku)
  59. bebas murni bebas tanpa syarat apa pun (tentang putusan pengadilan)
  60. bezit menguasai atau menikmati suatu benda yang berada dalam penguasaannya hingga seolah-olah benda itu miliknya dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa
  61. biaya ongkos biaya perkara seperti ongkos pemanggilan saksi dan biaya meterai
  62. bilateral prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan, baik melalui pria maupun wanita secara serentak
  63. bilineal berkenaan dengan prinsip keturunan yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui penghubung pria untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu
  64. binatak bawaan laki-laki ke rumah istri dalam perkawinan semenda; harta pembujangan (adat Bangka)
  65. bipatride orang yang mempunyai kewarganegaraan rangkap sebagai akibat perbedaan stelsel; asas kewarganegaraan yang dianut oleh negara yang berbeda
  66. bramacorah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana; residivis
  67. bramacorah penjahat yang sehari-harinya bergaul dengan masyarakat, tetapi pada suatu saat tidak segan-segan melakukan kejahatan, seperti merampok
  68. bunga hau pengakuan hukum yang harus dibayar apabila mengambil hasil hutan di wilayah masyarakat hukum adat yang lain (di Batak)
  69. burukan tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya, dan boleh diambil hasilnya oleh seorang pendatang selama satu hari penuh (pada suku Dayak di Kalimantan)
  70. carik duwe tanah atau sawah milik penguasa (di Lombok)
  71. carik pecatu tanah atau sawah yang hasilnya menjadi sumber penghasilan kepala masyarakat hukum adat beserta pembantu-pembantunya (di Bali)
  72. corpus delicti barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau yang dihasilkan dari tindak kejahatan
  73. dadal pencabutan hak pakai atas tanah apabila yang mempunyai hak pakai atas tanah itu meninggal atau meninggalkan desa
  74. dading persetujuan atau perjanjian tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan sengketa atau perkara
  75. daerah bebas obat keras daerah yang melarang peredaran dan penggunaan obat keras di lingkungannya
  76. daktiloskopi pemeriksaan sidik jari
  77. dakwaan alternatif dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan
  78. dakwaan kumulatif dakwaan lebih dari satu dan semuanya harus dibuktikan
  79. dakwaan primer dakwaan utama dalam suatu tuntutan peradilan
  80. dakwaan rancu dakwaan yang kurang jelas dan kacau sehingga sulit dipahami maksudnya
  81. dakwaan subsider dakwaan pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti
  82. datatamak denda adat yang harus dibayar karena berbuat cabul pada anak perempuan yang masih di bawah umur (di Rote)
  83. dati tanah keluarga (di Maluku) yang dimiliki bersama dan tidak boleh dibagi-bagi
  84. defamasi pencemaran nama baik
  85. delik perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana
  86. delik berlanjut pelanggaran yang kemungkinan masih berlanjut pada saat atau bahkan setelah proses hukum berlangsung, misalnya pemalsuan uang yang dilakukan oleh sindikat
  87. delik culpa pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan
  88. delik dolus pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja
  89. delik murni delik yang tanpa permintaan atau aduan siapa pun, negara akan segara bertindak untuk melakukan pemeriksaan
  90. delik selesai pelanggaran yang telah selesai dilakukan pada saat proses hukum berlangsung, misalnya pembunuhan, pencurian
  91. delinkuensi tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat
  92. denasionalisasi penghilangan atau penghapusan kewarganegaraan yang dijatuhkan sebagai hukuman
  93. denda administratif sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada negara karena telah melanggar undang-undang administratif yang telah ditetapkan
  94. denda kubra denda adat di Jawa yang dijatuhkan kepada seluruh warga masyarakat apabila orang yang bersalah karena membunuh tidak tertangkap atau tidak diketahui dengan pasti siapa orangnya
  95. denda paturunan denda adat atau ganti kerugian yang dibebankan pada desa apabila seseorang yang dituduh mencuri tidak tertangkap (di Lombok)
  96. denda uang hukuman dengan kewajiban membayar dalam bentuk uang
  97. deportasi pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang ke luar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ
  98. derivatif turunan atau sesuatu yang dihasilkan dari pengembangan hal yang lain
  99. detenidos orang yang ditahan karena melanggar hukum
  100. diktum bagian yang memuat hal yang ditetapkan hakim dalam putusan pengadilan; amar putusan
  101. diplomatika kajian tentang dokumen yuridis dan administratif
  102. dismembrasio timbulnya suatu negara baru di dalam wilayah suatu negara yang sedang mengalami keruntuhan
  103. dispensasi pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara)
  104. dispensasi perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau perempuan yang usianya belum cukup untuk menikah sesuai dengan peraturan
  105. diundangkan ditetapkan sebagai undang-undang
  106. doktrin hukum pendapat dari para ahli hukum terkemuka yang menjadi rujukan hakim
  107. domain eminen pengambilalihan hak milik pribadi oleh pemerintah atau lembaga lainnya dengan pembayaran sejumlah kompensasi untuk kepentingan umum
  108. domisili tempat kediaman yang sah dari seseorang; tempat tinggal resmi
  109. dongkelan menjual tanah dengan hak untuk membelinya kembali
  110. doni utang seseorang yang dapat diwariskan apabila belum dilunasi semasa hidupnya
  111. druwe desa tanah-tanah milik desa
  112. duai adat perkawinan suku Dayak, dua orang laki-laki dengan dua wanita kakak beradik, atau dua wanita dengan dua orang laki-laki kakak beradik
  113. duplik jawaban kedua (dari terdakwa atau pembela) sebagai jawaban atas replik
  114. dusun pengasihan sebagian tanah pusaka di Ambon yang diberikan kepada orang lain karena jasa-jasanya atau untuk melunasi utang
  115. eigendom hak mutlak atas suatu barang; kepunyaan; milik
  116. ekoterorisme terorisme lingkungan
  117. eksaminasi pemeriksaan
  118. eksekusi pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati
  119. eksekusi penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan
  120. eksekutif kekuasaan menjalankan undang-undang
  121. eksepsi tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum
  122. ekseptor orang yang mengajukan eksepsi
  123. ekspedisi salinan yang sama bunyinya (tentang vonis atau akta)
  124. eksploit pemberitahuan dari juru sita kepada yang tersangkut dalam perkara di pengadilan dalam suatu akta yang meminta agar yang bersangkutan menghadap ke pengadilan pada waktu yang telah ditentukan
  125. eksploitasi ekonomi tindakan mengambil keuntungan secara ekonomis dengan atau tanpa persetujuan orang lain
  126. eksploitasi seksual tindakan mengambil keuntungan dari orang lain untuk tujuan kepuasan melalui hubungan seksual
  127. eksteritorialitas perwakilan diplomatik yang tidak tunduk kepada hukum dari negara tempat mereka bekerja
  128. eksterminasi pemusnahan; pembunuhan
  129. ekstorsi tindak pidana memaksa atau memeras pihak lain untuk memperoleh keuntungan berupa uang, properti, dan jasa
  130. ekstradisi penyerahan orang yang dianggap melakukan kriminalitas oleh suatu negara kepada negara lain yang diatur dalam perjanjian antara kedua negara yang bersangkutan
  131. ekstrak salinan; petikan
  132. ekstraksi adopsi anak dari sebuah keluarga secara paksa
  133. ekstrateritorialitas hak kedaulatan negara yang berlaku di luar wilayahnya sendiri, seperti di atas kapal penumpang atau kapal dagangnya di laut bebas atau di tempat-tempat tinggal para diplomatnya di luar negeri
  134. eror kesesatan yang dapat menjadikan batalnya suatu perjanjian jika menyangkut sifat pokok benda yang diperjanjikan
  135. eskro perjanjian dengan sumpah yang diberikan kepada pihak ketiga dan akan dikembalikan kepada orang yang menerima jaminan setelah terpenuhi semua syarat yang ditentukan
  136. etiologi kejahatan cabang ilmu kriminologi tentang sebab-musabab kejahatan
  137. evokasi pengalihan pemeriksaan orang asing dari pengadilan kepada instansi lain
  138. fafa tanah milik masyarakat menurut hukum adat (di daerah Aru); tanah ulayat
  139. fasakh pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah telanjur menyalahi hukum pernikahan
  140. felon orang yang telah melakukan tindak pidana atau kejahatan yang tergolong berat
  141. fotografi forensik pemotretan dengan membuat gambar mengenai segala hal yang diperlukan guna penyidikan dalam pembuktian; fotografi kehakiman
  142. gana-gini harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri
  143. ganti semangat peninggalan berupa keris dan sejumlah uang di ruang tidur gadis dari laki-laki yang melarikan gadis sebagai pemberitahuan kepada orang tuanya bahwa gadis itu kawin lari
  144. gelar perkara pemajanan kesalahan atau kriminalitas oleh petugas hukum
  145. gudang pabean gudang penyimpanan sementara barang yang akan turun dari kapal atau dimuat ke kapal
  146. gugatan tuntutan yang diajukan oleh satu pihak yang merasa haknya dilanggar kepada pihak lain
  147. hadat dewan pemerintahan penjaga perhiasan dalam masyarakat di wilayah Mandar
  148. hadat pengadilan tradisional
  149. hak wewenang menurut hukum
  150. hak anak jaminan yang berhak diterima anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara
  151. hak bezit hak menguasai suatu benda yang sejak lahir ada padanya hingga seolah-olah benda itu miliknya
  152. hak dasar hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir
  153. hak ingkar hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya
  154. hak konstitusional hak yang bersangkutan dengan konstitusi negara
  155. hak kuasa ibu hak untuk menentukan pembagian harta pusaka berdasarkan garis keturunan ibu
  156. hak pengusahaan hutan hak untuk memanfaatkan hasil hutan dalam jangka waktu tertentu menurut ketentuan yang berlaku
  157. hak purba pertuanan; hak ulayat
  158. hak uji hak untuk menguji materi undang-undang atau rancangan undang-undang
  159. hak ulayat hak yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah beserta isinya di lingkungan wilayahnya; hak pertuanan; hak purba
  160. hak wilayat hak ulayat
  161. hakim ad hoc hakim yang diangkat sementara waktu untuk mengadili kasus tertentu
  162. hakim agung hakim pada mahkamah agung yang dipilih oleh komisi yudisial
  163. hakim anak hakim yang bertugas menangani perkara anak
  164. hakim hak asasi manusia hakim yang bertugas menangani pengadilan khusus hak asasi manusia
  165. hakim hak asasi manusia ad hoc hakim yang diangkat sementara untuk bertugas menangani pengadilan khusus hak asasi manusia
  166. hakim konstitusi hakim pada mahkamah konstitusi yang menangani perkara konstitusional
  167. hakim militer hakim yang bertugas menangani perkara di mahkamah militer
  168. harga perkakas merimba sejumlah uang yang harus dibayarkan menurut adat suku Batak karena mengambil alih sawah dari warga masyarakat setempat yang pindah
  169. hari acara hari pemeriksaan perkara
  170. hari batal waktu yang ditentukan sebagai batas yang terakhir bagi suatu tuntutan dan sebagainya; hari jatuh
  171. hari jatuh hari batal
  172. hari lunasan waktu yang ditentukan sebagai batas yang terakhir bagi pelunasan utang
  173. harta bawaan harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama; harta pembawaan
  174. harta beku aset yang tidak bisa digunakan karena tersangkut masalah utang
  175. harta bersama harta yang digunakan (dimanfaatkan) bersama-sama
  176. harta imaterial kepentingan tidak berwujud (paten, ciptaan) yang bernilai uang
  177. harta kekayaan halal harta yang diperoleh secara sah dan tidak melalui perbuatan yang melawan hukum
  178. harta pusaka harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara
  179. harta tersembunyi aset yang tidak ditampilkan pada neraca kekayaan
  180. hasil tindak pidana keuntungan yang diperoleh melalui tindak pidana
  181. hazad berniat melakukan kejahatan atas motif dengki
  182. himanga hadiah dari pihak kerabat mempelai wanita kepada pihak kerabat mempelai pria dalam adat Halmahera sebagai balasan terhadap pemberian maskawin
  183. hubungan hukum ikatan yang disebabkan oleh peristiwa hukum
  184. hukum disiplin tentara sanksi yang ditetapkan dalam dunia militer untuk membentuk mental dan kesiapan menghadapi berbagai kondisi yang terjadi
  185. hukum dunia maya hukum yang mengatur segala aktivitas di dunia maya; hukum siber
  186. hukum siber hukum dunia maya
  187. hukuman fisik sanksi fisik yang dijatuhkan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana
  188. identitas diri segala sesuatu yang menunjukkan diri seseorang
  189. ikuh upacara adat suku Dayak yang harus dilakukan suami sebagai tanda permintaan maaf terhadap istri yang ditelantarkannya
  190. imbalan negatif imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum
  191. imbalan positif imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum
  192. imparsial tidak berpihak; tidak memihak
  193. indebitum pembayaran yang dilakukan karena adanya kekhilafan, yakni menyangka adanya utang padahal tidak ada
  194. informasi elektronik data elektronik yang telah diolah sedemikan rupa dan ditampilkan melalui media elektronik
  195. informasi pornografi informasi tentang akses terhadap produk pornografi
  196. inkrah berkekuatan hukum tetap
  197. inkues penyelidikan di peradilan umum untuk menentukan penyebab kematian seseorang
  198. insolvensi keadaan tidak mampu membayar utang
  199. instansi tingkatan (pengadilan)
  200. instansi tahap (dalam rapat dan sebagainya)
  201. integrasi samping penggabungan perusahaan berbeda yang memproduksi barang yang sama
  202. intimidasi masyarakat ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada warga masyarakat
  203. investigasi kredit pengumpulan informasi secara lengkap dan sistematis mengenai debitur sebagai dasar penilaian untuk menentukan tindakan lebih lanjut
  204. iuran pembangunan daerah pajak bumi terhadap tanah yang merupakan bukti penguasaan dan pemanfaatan atas sebidang tanah; ipeda
  205. izin mendirikan bangunan izin yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku; IMB
  206. izin tinggal tetap izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan
  207. jadwal amortisasi jadwal pembayaran bunga berjangka
  208. jaksa agung muda pembantu jaksa agung, setingkat eselon I
  209. jambulan hubungan kekerabatan karena adanya hubungan besan (pada suku Dayak di Kalimantan)
  210. jaminan keamanan layanan penjamin asuransi
  211. jaminan penangguhan penahanan jaminan yang diberikan dari tersangka atau terdakwa, berupa uang atau orang
  212. jaminan tambahan jaminan di luar jaminan pokok berupa aset dan jaminan pribadi dengan tujuan mengamankan pengembalian kredit yang diberikan oleh bank
  213. jaringan perbankan sekelompok bank yang terdiri atas badan usaha yang berdiri sendiri, yang dikendalikan oleh pemegang saham mayoritas, grup, atau perusahaan grup usaha, terdapat di negara yang mempunyai peraturan pembatasan pembukaan kantor cabang bank
  214. jasa pornografi lembaga penyedia jasa atau produk pornografi
  215. kadaver bangkai
  216. kaji ulang kredit pengkajian ulang terhadap kredit yang telah diberikan atau diperpanjang jangka waktunya oleh komite kredit, divisi pemeriksaan intern bank, atau konsultan pemeriksaan
  217. kalakeran harta milik kerabat yang tidak terbagi, kecuali jika semua anggota kerabat yang berhak bersama-sama menyetujui untuk dibagi (di Minahasa)
  218. kartel persekutuan antara dua pihak atau lebih
  219. karya intelektual hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual
  220. kasasi pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang
  221. kaskaya harta yang dibawa oleh suami atau istri yang berasal dari usaha masing-masing sebelum atau selama perkawinan
  222. kasus masalah yang diujikan dalam pengadilan
  223. kasus argumen dan bukti yang diberikan dalam pengadilan
  224. kawasan hutan daerah yang sebagian besar wilayahnya dipenuhi pepohonan
  225. keadaan memaksa keadaan di luar kendali suatu pihak yang membuatnya terbebas dari klausul kontrak yang telah ditentukan
  226. kecanduan obat keras kondisi ketergantungan pada obat secara fisik atau psikis akibat penyalahgunaan obat
  227. kecukupan modal kemampuan bank untuk menutup kerugian atau penyusutan jumlah nilai aset yang dimilikinya
  228. kecurangan di pasar perbuatan secara terorganisasi yang dilakukan seseorang atas dasar penipuan dengan memainkan perdagangan efek di pasar modal
  229. kecurangan pedagang penipuan yang dilakukan seseorang dalam praktik penjualan untuk meraup keuntungan
  230. kecurangan transaksi perjanjian yang bersifat merugikan karena adanya penyesatan suatu fakta
  231. kegagalan penangguhan putusan ketidakberhasilan seseorang untuk menunda jalannya persidangan
  232. kejahatan perbuatan yang jahat
  233. kejahatan administratif pelanggaran terhadap aturan administrasi
  234. kejahatan anak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun
  235. kejahatan apartheid kejahatan yang ditujukan kepada ras
  236. kejahatan dunia maya kejahatan siber
  237. kejahatan ikutan kejahatan predikat
  238. kejahatan jalanan kejahatan yang dilakukan masyarakat kelas bawah di jalanan; kejahatan kerah biru
  239. kejahatan kerah biru kejahatan jalanan
  240. kejahatan korporasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di suatu perusahaan
  241. kejahatan lintas batas kejahatan yang melintasi batas wilayah teritorial negara
  242. kejahatan luar biasa pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida
  243. kejahatan predikat kejahatan yang merupakan efek dari kejahatan yang terjadi sebelumnya
  244. kejahatan seksual terhadap anak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar hasrat seksualitas terhadap anak berusia di bawah 13 tahun
  245. kejahatan siber kejahatan melalui jaringan internet, digunakan untuk memata-matai sasaran dengan cara memasuki jaringan komputer
  246. kejahatan terhadap kemanusiaan serangan secara meluas dan sistematik yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil
  247. kekayaan bersih kekayaan bersih dalam saham yang dimiliki bank, meliputi saham biasa dan saham istimewa
  248. kekerasan nyata kekerasan yang tampak dan bersifat fisik terhadap orang lain
  249. kekerasan oleh orang tua kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya
  250. kekerasan terhadap anak perbuatan yang bersifat mengancam yang dapat menimbulkan bahaya fisik atau psikis pada anak
  251. kekhilafan hukum kekhilafan terhadap penerapan aturan hukum
  252. kekuasaan fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan
  253. kekuasaan eksekutif kekuasaan (wewenang) untuk menjalankan undang-undang
  254. kekuasaan legislatif kekuasaan untuk membuat (membentuk) undang-undang
  255. kekuasaan marital bantuan dan kekuasaan yang diberikan seorang suami kepada istri dalam hal perbuatan hukum yang menyangkut harta kekayaan bersama
  256. kelalaian wajib pajak kelalaian wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya di bidang pajak
  257. kelayakan menggunakan bangunan keterangan tentang kelayakan menggunakan bangunan yang diberikan oleh pemerintah setelah kondisi dan penggunaannya dinilai layak dari segi teknis; KMB
  258. keleluasaan peranan untuk menentukan (memutuskan sendiri berdasarkan hukum)
  259. kemanusiaan sifat yang melandasi hubungan antarmanusia
  260. kemasan psikotropika bahan yang digunakan untuk membungkus psikotropika
  261. kerahasiaan bank kewajiban bank untuk merahasiakan sesuatu yang berkenaan dengan aktivitas nasabahnya
  262. kerahasiaan transaksi keuangan jaminan kerahasiaan seseorang atas transaksi keuangan yang dilakukannya
  263. kertaaji proses penilaian pemberian harta kekayaan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia
  264. kerugian karena lingkungan gugatan yang dilakukan seseorang atas cedera pribadi yang dideritanya dengan klaim penyebab utama penyakitnya adalah sebaran bahan kimia di alam
  265. kerusakan hutan kerusakan yang tidak dapat ditangani yang disebabkan oleh bencana alam dan ulah tangan manusia
  266. kesenjangan negatif situasi yang mewajibkan bank melakukan tindakan terhadap dampak dari kelebihan aset
  267. ketaatan fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan
  268. ketakcukupan dana kondisi tidak tersedianya dana yang memadai pada akun untuk memenuhi pembayaran
  269. ketergantungan keinginan mengonsumsi zat adiktif secara terus menerus dengan takaran meningkat yang bertujuan untuk menghasilkan efek yang sama
  270. ketetapan dinas tugas dan tanggung jawab militer dalam melayani masyarakat
  271. kewajiban tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan)
  272. kewibawaan kekuasaan yang diakui dan ditaati
  273. klaim palsu klaim asuransi yang didasarkan pada penggunaan dengan sengaja suatu informasi palsu
  274. klien orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam pembelaan perkara di pengadilan
  275. kode akses kode berupa angka, huruf, simbol, atau kombinasi di antaranya untuk mengakses komputer atau sistem elektronik lainnya
  276. kodifikasi penggolongan hukum dan undang-undang berdasarkan asas-asas tertentu dalam buku undang-undang yang baku
  277. koefisien dasar bangunan persentase perbandingan luas lantai dasar bangunan yang dapat didirikan dari luas seluruh tanah yang tersedia sesuai rencana tata kota
  278. koefisien luas bangunan persentase perbandingan luas seluruh lantai bangunan yang dapat didirikan dari luas seluruh tanah yang tersedia sesuai rencana tata kota
  279. komersialisasi percabulan kegiatan percabulan yang diberi imbalan, biasanya berupa uang
  280. komersialisme sikap yang mengaitkan segala tindakan dengan hal yang mendatangkan keuntungan
  281. komisi kebenaran dan rekonsiliasi lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia dan melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak terkait
  282. Komisi Nasional HAM lembaga mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang hak asasi manusia, disingkat Komnas HAM
  283. komite kredit komite operasional yang membantu dewan direksi dalam mengevaluasi dan memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh direksi
  284. komunikasi elektronik komunikasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik
  285. koneksitas bercampurnya orang yang sebenarnya termasuk yurisdiksi pengadilan yang berbeda dalam satu perkara, misalnya seorang anggota sipil dan seorang anggota militer melakukan kejahatan bersama-sama
  286. konflik kepentingan persinggungan yang terjadi antara kepentingan profesional dengan kepentingan pribadi ketika seseorang berada pada posisi yang memerlukan kepercayaan
  287. konflik kewenangan pembagian antara dua atau lebih pengadilan mengenai beberapa prinsip hukum atau penerapan hukum
  288. konformitas kesesuaian sikap dan perilaku dengan nilai dan kaidah yang berlaku
  289. konservasi lingkungan penghematan sumber daya alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab
  290. konsesi keputusan yang berpihak pada kepentingan umum
  291. konsinyasi penitipan uang kepada pengadilan (misalnya apabila penagih utang menolak menerima pembayaran)
  292. konspirasi antarkorporasi persekongkolan antara perusahaan dengan karyawan sendiri atau dengan korporasi lainnya yang dilakukan untuk melanggar hukum
  293. konspirasi berantai persekongkolan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melawan hukum
  294. kontrak elektronik perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik
  295. kredit diragukan kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar tetapi masih dapat diselamatkan
  296. kredit investasi kecil kredit yang diberikan oleh bank untuk penambahan modal dalam rangka rehabilitasi usaha, perluasan usaha, atau membangun usaha baru; KIK
  297. kredit pemilikan apartemen kredit yang digunakan untuk membeli apartemen dengan jaminan berupa apartemen; KPA
  298. kredit pemilikan rumah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan berupa rumah; KPR
  299. kredit usaha rakyat kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha mikro, kecil, menengah, atau segala bentuk koperasi yang dianggap layak; KUR
  300. kredit usaha tani kredit yang diberikan petani untuk membantu peningkatan produksi pertanian
  301. kriminalisasi proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat
  302. kulpa kesalahan yang terjadi karena pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, dan kurang teliti
  303. kumulasi penggabungan beberapa gugatan (dalam satu surat gugatan di muka hakim)
  304. kumulasi objektif seorang penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan terhadap tergugat yang sama
  305. kumulasi subjektif beberapa penggugat yang menghadapi seorang tergugat atau lebih
  306. kumulasi subjektif seorang penggugat yang menghadapi lebih dari seorang tergugat
  307. labelisasi teori kriminologi yang mempelajari dampak yang timbul akibat pemberian label atau stigma negatif pada pelaku tindak pidana
  308. laporan akun nasabah laporan bank yang memerinci aktivitas perbankan nasabah, meliputi pos debit, kredit, dan jumlah saldo
  309. laporan audit laporan pemeriksaan auditor tentang keuangan perusahaan
  310. laporan kredit laporan yang diserahkan oleh agen pelaporan kredit kepada debitur atas permintaan kreditur, meliputi fasilitas kredit yang dinikmati dari pembayaran utang, termasuk ketepatan, keterlambatan pembayaran, dan tunggakan
  311. laporan perubahan modal laporan tentang perubahan modal perusahaan dalam jangka waktu tertentu akibat adanya investasi, penurunan atau peningkatan laba perusahaan, atau pengembalian uang untuk keperluan pribadi
  312. laut teritorial wilayah laut di bawah yurisdiksi suatu negara, dinyatakan dalam jarak 12 mil dari pantai
  313. layanan seksual usaha yang menyediakan layanan seksual dengan harga yang telah ditentukan
  314. legataris penerima hibah waris
  315. legitimaris orang yang dinyatakan sah menurut ketentuan undang-undang untuk menerima warisan
  316. legitimas pengakuan secara formal (hukum)
  317. legitimasi keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan
  318. lembaga kliring penyedia jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa
  319. lembaga penyimpanan efek lembaga yang berwenang menyimpan dan memelihara surat-surat berharga dan saham-saham asing atas nama pemiliknya
  320. lembaga perlindungan anak lembaga yang berwenang memberi perlindungan dan perlakuan khusus terhadap anak
  321. lembaga perlindungan saksi dan korban lembaga yang berwenang memberi perlindungan dan berbagai hak kepada saksi dan korban kejahatan
  322. levirat adat yang menetapkan bahwa jika suami mati, jandanya diperistri oleh saudara suami itu (menjadi istri ipar sendiri) atau oleh keluarga dekat suami
  323. levirat adat yang timbul dari anggapan bahwa istri termasuk harta warisan, seperti harta benda yang lain
  324. limbah berbahaya limbah yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan
  325. lingkungan peradilan badan peradilan di bawah mahkamah agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut
  326. lunasan objek hukum yang harus diserahkan oleh debitur kepada kreditur
  327. madinding bentuk perkawinan yang menggambarkan suami yang tinggal sementara pada kerabat istri sampai jujurnya lunas
  328. Mahkamah Konstitusi lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkenaan dengan konstitusi
  329. makadok bagian warisan setelah dikurangi biaya pemakaman pewaris (di Sulawesi)
  330. malaadministrasi kelalaian administratif yang dilakukan pejabat negara
  331. malafide sengaja menolak untuk melakukan beberapa tugas atau kewajiban kontraktual
  332. manipulasi harga serangkaian transaksi yang dilakukan secara serentak sehingga memberi dampak pada kondisi bursa efek
  333. manipulasi pasar upaya sekelompok orang untuk menganggu stabilitas pasar secara normal sehingga menciptakan kesan tidak aman
  334. manumisio pendewasaan seorang anak yang masih di bawah umur dengan ketetapan pengadilan
  335. maro perjanjian membagi dua hasil tanah antara penggarap dan pemilik tanah (pada masyarakat Jawa dan Sunda)
  336. masa percobaan tenggang waktu yang ditentukan oleh hakim, dalam waktu itu terpidana tidak boleh melanggar syarat yang ditentukan oleh hakim
  337. masa retensi jumlah termin yang tidak dibayar hingga pembayaran dilunasi
  338. masyarakat hukum masyarakat yang menentukan hukumnya sendiri
  339. matrilokal (hal kebiasaan yang) menentukan bahwa pengantin menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri (di daerah Batak)
  340. melangkup melarikan istri orang lain, merupakan delik adat di daerah Batak
  341. membanding mengadu (meminta banding) kepada pengadilan yang lebih tinggi
  342. memori banding permohonan banding untuk memperoleh keadilan
  343. memori kasasi risalah pemohon kasasi yang berisi alasan atau keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi
  344. menagih objek hukum yang harus diterima kreditor dari debitur
  345. mendinding bentuk perkawinan adat Batak yang mengharuskan suami bekerja untuk orang tua istrinya karena tidak sanggup membayar mahar
  346. menggandakan membuat sesuatu yang serupa dengan aslinya
  347. merek dagang nama produk dagang yang disematkan oleh perusahaan
  348. merger bank penggabungan antara dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan salah satu di antaranya dengan atau tanpa melikuidasi
  349. mertelu perjanjian bagi hasil dari tanah yang dikerjakan oleh penggarap, yakni ⅓ untuk penggarap dan ⅔ untuk pemilik tanah (di Jawa)
  350. metode penghapusan langsung cara yang digunakan untuk membukukan kredit macet yang hanya ditulis ketika piutang tersebut betul-betul tidak dapat ditagih lagi
  351. milik pribadi barang yang dimiliki oleh seseorang dan sepenuhnya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya
  352. militer intermiran tawanan perang yang berasal dari masyarakat sipil
  353. modal dasar jumlah modal dalam anggaran perseroan terbatas yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang
  354. mukah perbuatan sanggama secara tidak sah antara laki-laki atau perempuan yang telah menikah dan seseorang yang berlainan jenis yang belum menikah
  355. negara transit negara tempat singgah untuk sementara waktu
  356. neraca jasa ikhtisar yang menunjukkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran devisa karena adanya penerimaan dan pemberian jasa, seperti perjalanan ke luar negeri, pengangkutan, asuransi bunga, keuntungan, dan upah tenaga asing
  357. neraca pembayaran transfer ikhtisar yang menunjukkan selisih antara penerimaan dan pengeluaran devisa yang bukan hasil dari pemberian jasa, seperti sumbangan dan kiriman uang untuk keluarga
  358. neraca perdagangan ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu
  359. netral teknologi teknologi yang mudah digunakan untuk tujuan berbeda
  360. nilai likuidasi nilai aset perusahaan hasil likuidasi yang dijual untuk membayar nasabah, kemudian sisa hasil penjualannya dibagikan langsung pada pemegang saham atau kreditur setiap perusahaan
  361. nisbah likuiditas nisbah yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka yang sudah ditentukan
  362. nomor identitas bank nomor sandi yang dimiliki bank, digunakan untuk transaksi antarbank dalam negeri dan laporan ke bank sentral
  363. nonekstraksi pembuatan narkotika melalui ekstraksi atau nonektraksi dari sumber alami atau sinetis secara langsung atau tidak langsung
  364. novum alasan untuk naik banding dengan ditemukannya bukti baru
  365. objek hukum objek atau kepentingan yang dilindungi dalam hukum
  366. objek vital objek penting suatu negara yang menguasai hajat hidup orang banyak
  367. obligasi nirkala tahunan obligasi yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak dapat diuangkan, tetapi menghasilkan bunga secara terus-menerus yang dibayarkan setiap tahun
  368. oditur penuntut umum (terutama dalam pengadilan militer)
  369. oditur jenderal perwira yang bertugas memeriksa perkara pada peradilan militer tinggi
  370. oditur militer penuntut umum dalam peradilan militer
  371. oditurat badan pelaksana kekuasaan pemerintahan dalam bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan militer
  372. ofset praktik hukum terkait dengan kegiatan perdagangan dalam industri kedirgantaraan dan militer; praktik komersial departemen militer yang tidak mengacu pada aturan negara, tetapi telah diberikan kebijakan formal berkenaan kegiatan perdagangan
  373. omstandigheid keadaan, hal-hal mengenai sesuatu atau seseorang yang menjadi bahan pertimbangan oleh hakim
  374. operasi militer tindakan militer yang terkoordinasi dengan negara dalam menanggapi situasi atau konflik yang berkembang di suatu negara
  375. oplichting penipuan; seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan memakai nama, keadaan yang palsu, tipu muslihat, dan sebagainya
  376. opportuniteitsbeginsel asas untuk tidak menuntut terhadap suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kepentingan umum, hal ini merupakan hak dari kejaksaan dan asas inilah yang dianut dalam kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia
  377. opschorting penundaan, misalnya penundaan pelaksanaan hukuman karena terhukum menjadi gila
  378. otak kejahatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
  379. pajak ad valorem pajak yang besarannya berdasarkan nilai barang
  380. pajak ilegal pajak gelap
  381. pajak taksah pajak ilegal; pajak gelap
  382. pajak tersembunyi pajak yang dibayar tanpa disadari langsung oleh konsumen
  383. pak temurun hak atas tanah yang turun-temurun
  384. panduan riyadh panduan bagi petugas dalam proses penahanan anak
  385. panggilan pengadilan perintah resmi dari pengadilan terhadap seseorang untuk datang ke pengadilan terkait tuduhan yang ditujukan
  386. pasal berlapis lebih dari satu pasal
  387. pekerja sosial orang yang bertugas memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat
  388. pelaku pembantu orang yang membantu melaksanakan tindak pidana
  389. pelaku penggelapan orang yang melakukan penggelapan, penyelewengan, atau korupsi
  390. pelaku predikat pelaku tindak pidana yang terjadi akibat dari tindak pidana sebelumnya
  391. pelaku tindak pidana militer subjek hukum militer yang melakukan tindak pidana
  392. pelanggaran tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan
  393. pelanggaran berat HAM kejahatan serius terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional
  394. pelanggaran hak cipta pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta atau penerima hak cipta
  395. pelanggaran kewajiban hukum tindakan tidak melaksanakan kewajiban hukum
  396. pelarian modal pemindahan uang dari suatu negara ke negara lain dalam jumlah besar dengan tujuan menghindari pajak, kerugian akibat memburuknya ekonomi, atau politik di negara asal
  397. peleburan usaha peleburan usaha kecil ke dalam perusahaan mapan yang mengakibatkan identitas asli usaha kecil tersebut tidak tampak lagi
  398. pelepasan bersyarat bebasnya narapidana setelah menjalani masa pidana, sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan tidak kurang dari sembilan bulan
  399. pelestarian lingkungan kegiatan melindungi lingkungan dari pencemaran dan kerusakan
  400. pemaksaan kehamilan tindakan pemaksaan kehamilan pada wanita dengan tujuan memengaruhi komposisi etnis penduduk atau untuk memperbaiki keturunan
  401. pemalsuan dokumen baik pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perbankan
  402. pemalsuan intelektual pemalsuan isi surat atau tulisan
  403. pembagian prorata pembagian sesuai dengan proporsinya secara adil dan merata
  404. pembajakan laut perampokan atau kekerasan kriminal yang terjadi di lautan
  405. pembajakan nuklir pembajakan yang dilakukan terhadap pesawat atau kapal yang digunakan untuk mengirim nuklir
  406. pembajakan pesawat udara pengambilalihan kendali pesawat terbang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan senjata
  407. pembanding pihak yang mengajukan upaya hukum banding di pengadilan
  408. pembangkangan militer penolakan yang dilakukan oleh anggota militer untuk menyelesaikan misi atau tugas yang diperintahkan
  409. pembangkit kejahatan faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan
  410. pembebasan bersyarat bagi anak pembebasan terpidana anak secara bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa hukumannya
  411. pembebasan dengan jaminan pembebasan tahanan yang dengan jaminan
  412. pembelaan diri pembelaan yang membenarkan tindakan kekerasan jika dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain
  413. pemberontakan militer penentangan secara langsung terhadap pemerintah yang berkuasa oleh militer
  414. pembimbing pemasyarakatan petugas di balai pemasyarakatan yang bertugas memberikan bimbingan langsung kepada narapidana tentang perilaku yang seharusnya di masyarakat
  415. pembocoran rahasia tindakan mengungkapkan hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain
  416. pembocoran rahasia jabatan tindakan mengungkapkan hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain berkenaan dengan jabatan yang sedang diduduki
  417. pembuangan limbah kegiatan membuang limbah yang terdapat di lokasi tertentu dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan
  418. pembuktian terbalik proses yang dilakukan terdakwa di pengadilan dengan cara menunjukkan semua bukti yang ada untuk membalikkan tuduhan yang dibebankan kpdnya
  419. pembunuhan bayi baru lahir tindakan menghilangkan nyawa bayi di bawah satu tahun dengan motif tertentu
  420. pemeriksaan penyelidikan atau pengusutan (perkara dan sebagainya); eksaminasi
  421. pemeriksaan bank pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas moneter terhadap bank untuk mengetahui kegiatan operasional dan ketaatan bank terhadap peraturan yang telah dikeluarkan otoritas moneter
  422. pemeriksaan koneksitas proses penyelidikan perkara yang melibatkan lebih dari satu lembaga penyelidik yang terkait
  423. pemeriksaan mayat autopsi
  424. pemilik data pihak yang memiliki data
  425. pemindahtanganan perihal memindahtangankan
  426. pemohon orang yang mengajukan permohonan ke pengadilan berupa tuntutan hak perdata terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa
  427. penahanan ilegal pengekangan kebebasan seseorang untuk sementara waktu tanpa berdasarkan pada hukum yang berlaku
  428. penangkapan ikan ilegal penangkapan ikan tanpa izin; penangkapan ikan di laut yang bukan termasuk dalam wilayah kekuasaan
  429. penarikan tunai di muka pencairan pinjaman perseorangan dengan menggunakan kartu kredit di bank atau anjungan tunai mandiri
  430. penasihat hukum pengacara
  431. pencandu obat keras orang yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang dan menjadi ketergantungan pada obat-obatan tersebut, baik secara fisik maupun psikis
  432. pencegahan pornografi upaya menangkal dampak buruk dari penyebaran pornografi
  433. pencegahan residivistis pencegahan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya
  434. pencucian uang upaya untuk menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan normal, seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah
  435. pencurian informasi pengambilan informasi yang dimiliki orang atau lembaga secara tidak sah
  436. pencurian melalui daring pencurian melalui jaringan internet
  437. pendanaan teroris transaksi keuangan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan terorisme
  438. pendekatan ideologi pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pencarian kaidah ideal
  439. penderitaan mental gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan pada diri seseorang untuk menghadapi persoalan yang harus diatasi
  440. penerima jatah saham peserta penerima surat berharga yang dibagikan dalam suatu kelompok lembaga investasi (di luar negeri dilakukan oleh bank investasi) yang dibentuk khusus untuk mendistribusikan emisi baru
  441. penetapan tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus
  442. pengabaian tindak kejahatan yang terjadi karena tidak melakukan sesuatu yang diharuskan
  443. pengacara pendamping tergugat (terdakwa); advokat; penasihat hukum
  444. pengacauan militer perbuatan menganggu jalannya suatu operasi militer
  445. pengadilan anak pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak berusia di bawah 18 tahun
  446. pengadilan kepailitan pengadilan yang berwenang mengadili kasus kepailitan
  447. pengadilan militer tinggi pengadilan di lingkungan militer yang bertugas untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan militer pada tingkat banding
  448. pengadilan militer utama pengadilan di lingkungan militer, bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat banding
  449. pengadilan pajak pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat pajak
  450. pengadilan tata usaha negara lembaga peradilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang bertugas menyelesaikan sengketa tata usaha negara
  451. pengadilan tindak pidana korupsi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana korupsi
  452. pengadilan tinggi agama pengadilan agama yang bertugas untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding
  453. pengadilan tinggi tata usaha negara pengadilan yang bertugas untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat banding
  454. pengadilan umum lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
  455. pengadu orang yang membuat pengaduan dengan mengajukan permohonan untuk penuntutan atas diri seseorang melalui prosedur hukum
  456. pengakuan di bawah tekanan pengakuan seseorang tentang suatu hal melalui cara pembujukan atau pemaksaan
  457. pengangglapan pembelian barang tanpa membayar yang dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian
  458. penganiayaan berat perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian
  459. penganiayaan kelompok penganiayaan yang ditujukan langsung kepada suatu kelompok (politik, ras, suku, agama, dan lain-lain) dengan maksud menakuti dan menyakiti
  460. penganiayaan seksual pelecehan seksual
  461. pengaruh pornografi pengaruh buruk akibat penggunaan produk pornografi
  462. pengawasan berlapis upaya pengamanan yang dilakukan secara internal dengan menetapkan prosedur pemerolehan persetujuan melalui berbagai tahapan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan
  463. pengawasan taklangsung proses identifikasi tren negatif yang berkembang untuk segera ditangani agar pengaruhnya tidak makin meluas
  464. pengecekan internal pengendalian yang terbangun dalam suatu sistem akuntansi
  465. pengecualian penyimpangan dengan landasan atau dasar (bila penerapan kaidahnya akan menimbulkan ketidakadilan)
  466. pengelolaan harta dan kewajiban kegiatan memelihara dan menjaga harta milik negara yang telah berhasil ditarik kembali dari penguasaan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga
  467. pengembalian aset upaya mengembalikan harta kekayaan negara dari penguasaan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga
  468. pengendalian intern pengoordinasian struktur organisasi, metode, dan pengukuran yang diterapkan dalam suatu bisnis
  469. penggelapan asuransi tindakan yang sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi melalui pemalsuan keterangan atau data yang seharusnya diberikan pada seseorang yang berhak
  470. penggelapan pajak upaya menghindari wajib pajak secara ilegal
  471. penggelapan pajak perusahaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
  472. penggugat orang atau lembaga yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena haknya dilanggar
  473. penghilangan orang secara paksa penculikan yang dilakukan oleh kelompok yang diberi otorisasi tinggi atau dukungan oleh organisasi negara atau politik
  474. penghindaran pajak upaya menghindar dari tuntutan wajib pajak
  475. pengitaban pengumpulan larangan dan suruhan kitab (undang-undang); pencatatan hukum
  476. pengkhianatan militer tindak pidana atau tindakan yang bertentangan dengan janji yang dilakukan oleh militer
  477. penguasaan tanpa hak penguasaan barang milik orang lain dengan ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya
  478. pengurus korporasi korporasi yang berwenang menjalankan kepengurusan sesuai dengan anggaran dasar yang ditentukan
  479. penilai harga orang yang memiliki keahlian dan pengalaman sebagai penilai harga barang bergerak dan barang tidak bergerak
  480. penilaian kredit evaluasi kelayakan calon debitur
  481. penimbunan kegiatan ilegal dalam mengumpulkan barang-barang yang dibatasi kepemilikannya oleh undang-undang
  482. peninjauan kembali peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama dan terakhir karena diketahuinya hal-hal baru (novum) yang dulu tidak diketahui sewaktu perkaranya diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan; disingkat PK
  483. penjatuhan pidana hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman
  484. penjebakan tindakan yang dilakukan penegak hukum terhadap seseorang untuk melakukan tindak kejahatan yang sebetulnya tidak akan mungkin dilakukannya
  485. penjualan ilegal penjualan barang yang bertentangan dengan hukum
  486. penyalahgunaan obat keras penggunaan obat keras yang dilarang oleh hukum
  487. penyalahgunaan pengaruh penggunaan pengaruh untuk kepentingan pribadi
  488. penyalahgunaan wewenang penggunaan wewenang untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kewenangannya tersebut
  489. penyampingan perkara kewenangan jaksa agung untuk tidak menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan kepentingan umum
  490. penyandian pengubahan sinyal ke dalam bentuk yang dioptimasi untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data
  491. penyangkalan laporan hasil pemeriksaan oleh auditor independen yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diminta tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya
  492. penyelesaian kredit macet upaya penagihan terhadap debitur atas kredit macet yang telah dihapusbukukan
  493. penyelewengan penyimpangan tanpa landasan (dasar)
  494. penyelundupan barang pemindahan barang milik orang lain secara paksa atau ilegal
  495. penyelundupan imigran penyelundupan manusia ke negara lain secara ilegal
  496. penyelundupan kayu kegiatan penyelundupan dengan objek kayu
  497. penyelundupan orang kegiatan memberi fasilitas dan transportasi secara ilegal dari seseorang atau beberapa orang dengan melintasi perbatasan internasional, melanggar satu atau lebih negara baik secara sembunyi-sembunyi atau melalui dokumen palsu
  498. penyelundupan senjata memasukkan senjata ke suatu wilayah secara ilegal
  499. penyelundupan tenaga kerja memasukkan tenaga kerja ke suatu wilayah secara ilegal
  500. penyidik anak penyidik yang khusus menangani perkara anak
  501. penyidik oditur jaksa dalam peradilan militer
  502. penyiksaan tindakan yang menimbulkan rasa sakit yang parah pada seseorang sebagai hukuman karena menyembunyikan informasi rahasia tertentu
  503. penyimpanan malam kotak penyimpanan yang dimiliki bank yang memudahkan pedagang mendepositkan dana di luar jam kerja bank
  504. penyimpangan tindakan di luar ukuran (kaidah) yang berlaku
  505. penyisihan penghapusan kredit cadangan yang dibentuk untuk mengantisipasi kerugian atas kredit bank yang mengalami kemacetan dalam pelunasannya
  506. pepera perwira penyerah perkara; perwira yang bertugas mengeluarkan surat keputusan penyerahan perkara
  507. peradilan militer peradilan yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer
  508. peraketiring orang yang raketiring
  509. perampasan aset penarikan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang ada dalam penguasaan pelaku tindak pidana atau pada pihak ketiga
  510. perampasan barang pengambilan barang milik orang lain secara paksa
  511. perampasan kemerdekaan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang; pemenjaraan
  512. perampokan bersenjata api perampokan yang dilakukan dengan menggunakan senjata api
  513. peraturan Beijing aturan tentang hak-hak anak yang diatur dalam konvensi PBB
  514. peraturan militer hukum yang berlaku untuk semua aktivitas yang dilakukan personel militer
  515. peraturan Riyadh peraturan tentang rambu-rambu yang perlu diperhatikan bagi petugas dalam proses penahanan anak
  516. perbandingan hukum tata negara cabang ilmu hukum yang mempergunakan metode perbandingan satu atau beberapa aspek hukum tata negara antara dua negara atau lebih
  517. perbudakan seksual perbudakan orang secara paksa untuk tujuan eksploitasi seksual
  518. percobaan permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana, tetapi tidak diselesaikan karena hal-hal tertentu
  519. percobaan hal mencoba
  520. perdagangan anak perdagangan orang yang objeknya adalah anak-anak
  521. perdagangan budak praktik yang mencakup semua perbuatan mulai dari penangkapan, perolehan, sampai pada pemberlakuan peraturan terhadap seseorang dengan tujuan melakukan kegiatan perbudakan
  522. perdagangan narkotika dan psikotropika ilegal pasar ilegal global yang menjual segala bentuk obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang
  523. perdagangan orang tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan yang disertai dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan penjeratan utang
  524. perdagangan orang dalam perdagangan saham atau sekuritas perusahaan (contohnya obligasi) yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut
  525. perdagangan senjata gelap kegiatan jual dan beli senjata secara ilegal
  526. perdagangan wanita kegiatan perdagangan dengan menjadikan wanita sebagai objeknya
  527. perdata sipil (sebagai) lawan kriminal atau pidana
  528. peredaran gelap pasar gelap global yang bertujuan untuk kegiatan budidaya, manufaktur, distribusi, dan penjualan barang tertentu yang dilarang oleh undang-undang dengan pendistribusian narkotika
  529. perilaku antisosial perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
  530. perilaku korup perilaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan hanya untuk dirinya sendiri
  531. perintah atasan perintah yang diberikan atasan kepada bawahannya
  532. perintah dinas perintah yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterima seseorang dari orang berwenang
  533. perintah jabatan perintah yang diterima seseorang sesuai dengan jabatan yang diembannya
  534. perintah pengadilan perintah dari pengadilan untuk menahan seseorang karena melanggar hukum atau perintah untuk mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan
  535. perjanjian pinjam pakai perjanjian di antara dua pihak, baik secara lisan maupun tertulis, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meminjamkan barangnya secara cuma-cuma kepada pihak yang lain untuk digunakan dalam kurun waktu tertentu dan peminjam mengembalikan barang tersebut setelah batas waktu yang telah disepakati
  536. perkara anak perkara hukum yang pelakunya adalah anak-anak
  537. perkelahian seorang lawan seorang pertarungan antara dua orang yang dilakukan sebagai ajang pembuktian keberanian atau kekuatan
  538. perkosaan terhadap pasangan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pasangan
  539. perlindungan anak segala bentuk jaminan dan perlindungan agar anak-anak mendapatkan haknya untuk tetap hidup
  540. perlindungan badan tindakan fisik dalam mengakses sebuah bangunan, fasilitas, sumber daya, atau informasi yang tersimpan
  541. perlindungan badan panduan tentang cara merancang struktur untuk melawan tindakan yang berpotensi menimbulkan permusuhan
  542. perlindungan hutan upaya melindungi hutan dari kerusakan
  543. perlindungan khusus perlindungan khusus yang diberikan oleh organisasi tertentu
  544. perlindungan lingkungan hidup praktik melindungi lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut
  545. perluasan kewajiban strategi yang dirancang untuk mempromosikan biaya lingkungan yang berkaitan dengan harga pasar produk
  546. permohonan tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan kepada pihak lain atas suatu hak yang tidak mengandung sengketa
  547. perpindahan modal pencairan investasi di suatu negara atau sektor ekonomi tertentu untuk diinvestasikan di negara atau sektor ekonomi lain
  548. persanggamaan perihal bersanggama
  549. persangkaan tidak bersalah orang yang dituduh bersalah dan dihadapkan ke pengadilan untuk membuktikan dugaan tidak bersalah, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan
  550. perselisihan prayudisi persengketaan yang harus diputus terlebih dahulu sebelum perkara pokok dapat diadili dan diputus
  551. persidangan anak pengadilan anak
  552. persinggahan narkotika transit narkotika
  553. pertambangan ilegal usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan
  554. pertanggungjawaban korporasi pertanggungjawaban untuk pihak korporasi sebagai subjek hukum pidana
  555. pertanggungjawaban pengganti pembebanan tanggung jawab kepada seseorang sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada orang lain
  556. pertanggungjawaban perusahaan doktrin gugatan yang berusaha menampung semua individu atau entitas yang terlibat dalam sebuah masalah untuk bertanggung jawab atas luka-luka yang diakibatkan dari masalah tertentu
  557. pertanggungjawaban pidana orang tua pertanggungjawaban orang tua terhadap anak yang dalam pembinaannya yang melakukan tindak pidana
  558. perusahaan terafiliasi perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain atau tergabung dalam satu atau beberapa perusahaan lain karena kepemilikan yang sama
  559. peserta tindak pidana orang yang terlibat dalam tindak pidana
  560. petugas rutin petugas yang berjaga sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
  561. pidana kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal
  562. pidana bersyarat pidana penjara yang tidak perlu dijalani dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang
  563. pidana bersyarat anak anak terpidana yang tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kpdnya selama masa tertentu dengan mematuhi syarat-syarat khusus
  564. pidana pengawasan sistem yang berusaha merehabilitasi seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke masyarakat dengan catatan masih dalam pengawasan
  565. pidana tutupan pidana untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya
  566. pihak terafiliasi anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank yang berbentuk koperasi
  567. pihak terafiliasi pihak yang turut serta memengaruhi pengelolaan bank sesuai dengan aturan Bank Indonesia
  568. pinjaman nirkala pinjaman jangka pendek yang terus-menerus diperbaharui daripada diperbaiki
  569. pinjaman nisbah tinggi pinjaman dengan syarat uang muka yang relatif kecil
  570. PK peninjauan kembali
  571. PK peninjauan kembali
  572. popi opium perluasan produksi opium untuk tujuan pengobatan
  573. pornografi anak kegiatan pornografi yang melibatkan anak sebagai objek
  574. portofolio saham pengelompokan aset keuangan seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang diperdagangkan di bursa
  575. posisi keuangan kondisi keuangan seseorang atau perusahaan
  576. posisi rentan kondisi ketidakmampuan secara fisik, psikis, ekonomi, dan sosial
  577. posita uraian dan alasan permohonan pengadilan sengketa
  578. positivisasi proses menjadikan sesuatu sebagai sumber hukum
  579. potensi kekerasan potensi untuk mengalami kerusakan atau kerugian psikis atau psikologis
  580. potensi ringan potensi kerusakan atau kerugian yang ringan
  581. potensi tinggi potensi mengalami risiko tinggi
  582. praduga tak bersalah anggapan bahwa tertuduh tidak bersalah sampai dibuktikan bersalah di pengadilan
  583. praktik mafia hukum praktik permafiaan di bidang hukum atau peradilan
  584. praktik mafia pajak prakti permafiaan di bidang perpajakan
  585. praktik monopoli pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, mengakibatkan penguasaan produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat
  586. praperadilan pemeriksaan pendahuluan
  587. presumption of innocence praanggapan bahwa tertuduh tidak bersalah, sampai dibuktikan di pengadilan
  588. prinsip depolitisasi prinsip pencitraan sesuatu yang dapat menimbulkan pandangan positif atau negatif
  589. prinsip pengenalan nasabah prinsip kehati-hatian dalam menulusuri kegiatan lembaga keuangan dan perusahaan lainnya dengan cara memastikan informasi yang relevan dari klien mereka
  590. pro bono bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang yang tersangkut kasus hukum, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar jasa pengacara sendiri
  591. produk pornografi buku, majalah, kartu pos, foto, patung, gambar, lukisan, animasi, rekaman suara, film, video, dan permainan video yang menggambarkan pornografi
  592. program audit rencana kerja sistematis termasuk sasaran audit yang akan dilaksanakan oleh auditor, digunakan sebagai petunjuk dan alat pengawasan dalam pekerjaan audit
  593. program konseling program bantuan yang diberikan kepada korban kejahatan untuk memulihkan kondisi psikisnya
  594. prostitusi anak kegiatan melawan kemanusiaan berupa prostitusi yang menjadikan anak sebagai objek
  595. putusan akhir putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara
  596. putusan bebas putusan berupa pembebasan terdakwa karena tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum
  597. putusan lepas putusan berupa tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana
  598. putusan pengadilan pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum
  599. putusan sela putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim sebelum ia menjatuhkan putusan akhir
  600. raketiring kejahatan seperti pemerasan, suap, dan kegiatan bisnis ilegal yang lain
  601. rambah hutan kegiatan menduduki kawasan hutan untuk dijadikan areal perkebunan maupun pertanian, baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama
  602. ranah eminen hak yang dimiliki pemerintah untuk mengambil properti pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum
  603. rapat umum tahunan rapat tahunan para manajer perusahaan untuk melaporkan hasil kegiatan perseroan selama satu tahun kepada pemegang saham
  604. rasa aman perasaan yang berkenaan dengan adanya jaminan keamanan
  605. rasio kecukupan modal rasio yang diukur dari perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko
  606. rasio modal nisbah keuangan yang mengukur kecukupan modal bank dari aset atau kewajibannya
  607. rasio utang modal proporsi modal yang digunakan perusahaan yang bukan berasal dari keuangan bisnis, misalnya dengan mengambil pinjaman jangka pendek
  608. rekening administratif transaksi yang tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi karena aturan akuntansi atau aturan yang lain
  609. reklasering pengembalian kepada masyarakat atau kepada kehidupan yang biasa (seperti memberi bantuan kepada orang-orang yang baru keluar dari penjara, mengawasi orang yang dihukum dengan syarat)
  610. rekonvensi tuntutan imbal
  611. rekuisitor tuntutan pemidanaan dari jaksa dalam perkara di pengadilan
  612. remisi pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum
  613. replik jawaban penuntut (jaksa) atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya
  614. residivistis bersifat mengulangi lagi tindak kejahatan yang serupa
  615. restitusi pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental
  616. retroaktif bersifat berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya
  617. riset pemasaran riset yang meliputi pertemuan sistematis, pencatatan, dan analisis data tentang isu yang berkenaan dengan pemasaran produk dan jasa
  618. risiko kredit risiko yang ditanggung pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ketika dananya tidak dibayar
  619. risiko likuiditas risiko yang ditanggung perusahaan atau bank akibat situasi bangkrut atau penutupan operasional
  620. risiko modal risiko yang muncul akibat penurunan kualitas aset karena adanya kredit macet, yang memaksa bank untuk menerbitkan saham baru, menambah setoran modal, atau mencari investor baru untuk memperbaiki kondisi permodalannya sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan
  621. risiko suku bunga kerugian yang timbul dari pergerakan pasar suku bunga
  622. saham dibayar penuh saham lunas
  623. sandi biner sandi yang digunakan dalam sistem biner yang dinyatakan dalam empat digit
  624. sanksi imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum
  625. sanksi imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum
  626. sarana akses kartu bank atau nomor otorisasi perseorangan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi elektronis
  627. sasaran kejahatan objek yang menjadi target kejahatan
  628. seks libat anak aktivitas seksual yang melibatkan anak
  629. seleksi menyempit seleksi dalam satu keluarga atau keturunan melalui persaingan dan kerja sama untuk meningkatkan kemantapan lingkungan
  630. semisintetis susunan sintesis kimia dari bahan alami
  631. senjata mematikan senjata yang dapat menyebabkan kematian
  632. sertifikat elektronik sertifikat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik
  633. sesi penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya dari debitur pada pihak ketiga dengan disertai akta
  634. sidang pengadilan proses memeriksa dan mengadili perkara pidana di dalam ruang sidang pengadilan di bawah pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim
  635. sidik jari penyelidikan bekas jari untuk mengetahui dan membeda-bedakan orang (dengan meneliti garis-garis rekaman ujung jari)
  636. sidik jari rekaman jari; cap jempol
  637. sindikat kejahatan sindikat kriminal
  638. sindikat kejahatan terorganisasi sindikasi beberapa perusahaan dalam kegiatan ilegal
  639. somasi teguran untuk membayar dan sebagainya
  640. standar audit norma tentang pelaksanaan audit yang meliputi persyaratan kualitas auditor, ukuran proses pemeriksaan, bentuk, dan isi laporan
  641. sterilisasi paksa kebijakan pemerintah yang memaksa orang untuk menjalani sterilisasi bedah
  642. suap bisnis suap yang diterima oleh pegawai perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan
  643. suasana teror suasana yang menciptakan teror
  644. subsider sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi (seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayarnya)
  645. subsosialitas pengampunan oleh hakim terhadap terdakwa karena perbuatan pidana secara sosial sangat kecil dampaknya terhadap masyarakat luas
  646. suksesif dapat diwakilkan
  647. surat antisipasi obligasi instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dilunasi dengan cara memberikan hasil jual dari obligasi yang akan diterbitkan
  648. surat keterangan tunggakan surat yang menerangkan jumlah utang yang belum dibayar
  649. surat perintah bayar bank surat yang dikeluarkan oleh bank yang berisi perintah pembayaran bagi nonnasabah yang ingin mengirimkan uang
  650. surat tilang surat pemberitahuan tentang pelanggaran lalu lintas dan denda yang harus dibayarkan
  651. tahanan kejaksaan tahanan yang menjadi tanggung jawab kejaksaan
  652. tahanan militer tahanan yang berasal dari kalangan militer
  653. tahanan perang tahanan yang ditangkap oleh pihak musuh dalam perang, terdiri atas masyarakat sipil maupun militer
  654. tahanan polisi tahanan yang menjadi tanggung jawab kepolisian
  655. tanah talau tanah yang berasal dari warisan (di Minahasa)
  656. tanda tangan elektronik tanda tangan yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dalam transaksi elektronik
  657. tanggung jawab fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain
  658. tanggung jawab mutlak unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pertanggungjawaban
  659. tanggung jawab wajib pajak jumlah pajak terutang yang dihitung menggunakan tarif pajak
  660. tanggung renteng menanggung secara bersama-sama (tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya)
  661. terbukti secara sah kesimpulan hakim dalam pengadilan yang menyatakan seseorang terbukti sebagai terdakwa
  662. terdakwa orang yang didakwa (dituntut, dituduh) telah melakukan tindak pidana dan adanya cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka persidangan
  663. tergugat orang yang digugat
  664. termaslahat orang atau lembaga yang disebut dalam surat wesel, surat kredit, atau surat perjanjian lainnya sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran
  665. termohon orang yang dituntut hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan atas suatu hak yang tidak mengandung sengketa
  666. teroris nuklir teroris yang menggunakan senjata nuklir atau menargetkan pembangkit nuklir dalam aksinya
  667. terorisme domestik terorisme yang terjadi di dalam wilayah suatu negara
  668. terorisme internasional terorisme yang dilakukan di negara asing oleh teroris yang bukan warga asli negara tersebut
  669. terorisme lingkungan terorisme yang berkenaan dengan lingkungan hidup; ekoterorisme
  670. terorisme siber terorisme yang memanfaatkan sistem komputer dan teknologi informasi
  671. terorisme teknologi teror dengan menggunakan teknologi
  672. terpidana orang yang dikenai hukuman
  673. tersangka orang yang telah disangka melakukan tindak pidana
  674. tertuduh orang yang dituduh; terdakwa
  675. tes DNA pembandingan DNA pelaku atau korban kejahatan dengan DNA pembanding yang ada pada bank data DNA di kepolisian
  676. testimoni bukti yang diberikan saksi di pengadilan
  677. testimoni pengakuan
  678. tindak pidana khusus tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus
  679. tindak pidana militer tindak pidana yang dilakukan oleh militer
  680. tindak pidana perpajakan kegiatan pemalsuan informasi secara sengaja pada pengembalian pajak untuk membatasi jumlah kewajiban pajak
  681. tindak pidana umum tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana
  682. tindakan sanksi pidana yang berbeda dari pemidanaan
  683. tindakan dinas tugas dan tanggung jawab orang-orang yang melayani masyarakat di bidang militer (bisa sangat bervariasi tergantung pada peran mereka)
  684. tipikor tindak pidana korupsi
  685. tipiring tindak pidana ringan
  686. tolak bayar penolakan pembayaran oleh pemegang kartu bank atau bank penerbit atas tagihan yang dilakukan atau diterima karena tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya
  687. tolak nirpendapat penolakan tanpa memberikan pendapat sama sekali tentang kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa
  688. tort perbuatan mencelakai orang lain yang tidak termasuk dalam tindak pidana
  689. transaksi takwajar transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari perlindungan terhadap fluktuasi nilai mata uang yang merugikan
  690. transfer dana otomatis pemindahan dana secara otomatis pada kondisi tertentu untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi berdasarkan kesepakatan antara bank dan pemilik dana
  691. transit narkotika daerah persinggahan dalam perdagangan narkotika secara ilegal
  692. triplik jawaban atas pembelaan kedua atau duplik
  693. tugas fungsi yang harus dikerjakan
  694. tunggakan bunga bunga atas pinjaman yang jatuh tempo yang harus dibayar tepat waktu secara berkala selama masa pinjaman
  695. uang pengganti uang pengganti uang kertas
  696. uji materi tinjauan ulang atas undang-undang atau peraturan oleh komisi yudisial (tentang materinya)
  697. ukuran pidana penetapan berat ringannya hukuman oleh hakim dalam batas maksimum dan minimum yang ditentukan oleh undang-undang
  698. upaya banding upaya hukum yang diajukan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama
  699. utang dana bagian dari utang nasional yang sebagian besar tidak mewajibkan pemerintah membayar sesuai dengan tanggal yang ditentukan
  700. verbalisan penyidik yang menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa membantah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik bersangkutan
  701. verset bantahan; banding
  702. verstek tidak hadir (di depan hakim)
  703. vigilantisme metode, perilaku, sikap, dan sebagainya yang berhubungan dengan penegakan hukum, dilakukan oleh orang yang bukan anggota penegak hukum
  704. viktimisasi tindakan memperlakukan seseorang sebagai korban
  705. viktimologi ilmu yang mengkaji permasalahan korban serta segala aspeknya
  706. void tidak sah (tidak memiliki kekuatan hukum); batal demi hukum
  707. vonis putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana)
  708. wajib kerja sanksi pidana berupa kewajiban melakukan kegiatan pelayanan bagi masyarakat
  709. wajib lapor kewajiban melaporkan diri
  710. wajib latihan kerja sanksi pidana berupa kewajiban untuk mengikuti pelatihan kerja
  711. wajib pajak takbayar wajib pajak yang tidak membayar pajak
  712. wewenang fungsi yang boleh tidak dilaksanakan
  713. wilayah hukum wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  714. yuridis menurut hukum; secara hukum
  715. yurisdiksi kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan
  716. yurisdiksi lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum
  717. yurisdiksi pengadilan militer lingkup kewenangan dalam pengadilan militer
  718. yurisprudensi ajaran hukum melalui peradilan
  719. yurisprudensi himpunan putusan hakim
  720. zat adiktif zat-zat yang dapat membuat seseorang kecanduan dan mengalami ketergantungan