Kategori:id:Istilah politik

Halaman yang ada di kategori ini berasal dari penggunaan templat {{Pol}} (cek pranala).

Istilah-istilah yang terdaftar di kategori ini atau turunannya merupakan Istilah-istilah yang berhubungan dengan politik: (Politik dan Pemerintahan)

1. abstain tidak memberikan suara (dalam pemungutan suara); tidak menentukan sikap
2. administrator pengusaha atau pembesar setempat
3. administrator orang yang mempunyai kemampuan memerintah yang sangat baik
4. akar rumput rakyat kecil
5. akreditasi wilayah negara penerima yang merupakan yurisdiksi diplomatik bagi perwakilan diplomatik suatu negara pengirim yang ditetapkan menurut prinsip-prinsip hukum diplomatik yang telah disetujui masyarakat internasional
6. aktivis orang yang menggerakkan (demonstrasi dan sebagainya)
7. aktivisme doktrin yang menekankan perlunya tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik
8. aliansi ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik
9. ancaman usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa
10. angkatan enam puluh enam kelompok pemuda Indonesia yang bekerja sama dengan ABRI menumbangkan Orde Lama dan menegakkan Orde Baru, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1966
11. atase pertahanan atase yang ditempatkan di perwakilan negara tertentu untuk melaksanakan urusan keamanan dan pertahanan dengan negara penerima dan negara lain yang menjadi wilayah akreditasi perwakilan tersebut
12. atase teknis atase yang ditempatkan di perwakilan negara tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian yang mengirimkan atau sesuai dengan tugas pokok lembaga pemerintah
13. autokrasi (bentuk) pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang; kediktatoran
14. autokrat orang yang mempunyai kekuasaan mutlak; diktator
15. badan pembuat undang-undang badan yang terdiri atas orang-orang yang menduduki jabatannya melalui pemilihan umum dan membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat
16. balot suara yang diberikan dalam pemilihan
17. balot kertas yang memuat nama calon untuk dipilih yang dibagi-bagikan kepada para pemilih agar mereka dapat menentukan pilihannya atau menambahkan nama yang belum dicantumkan
18. bilateralisme praktik meningkatkan hubungan dagang antara dua negara dengan cara membuat perjanjian yang mengatur hal, seperti volume dan komposisi perdagangan serta harga barang komoditas
19. bipolaritas sistem perimbangan kekuatan yang menempatkan negara-negara ke dalam dua kutub kekuatan yang saling bersaingan dan dipimpin oleh satu kekuatan penentu
20. bipolisentrisme sistem politik internasional yang ditandai dengan pengendoran blok-blok yang bersaing menjadi aliansi yang tidak begitu kohesif (bersatu padu) dan bangkitnya Negara Non-Blok yang berpengaruh
21. citra politik gambaran diri yang ingin diciptakan oleh seorang tokoh masyarakat
22. daerah perwalian daerah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi ditempatkan di bawah sistem perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa
23. dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari pemerintah, kepala wilayah, instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat daerah
24. demagog penggerak (pemimpin) rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat untuk memperoleh kekuasaan
25. demagogi penghasutan terhadap orang banyak dengan kata-kata yang dusta untuk membangkitkan emosi rakyat
26. demokrasi (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat
27. demokrasi gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara
28. demokrasi absolut bentuk demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi secara langsung kepada rakyat
29. demokrasi perwakilan bentuk demokrasi dengan kekuasaan tertinggi yang dijalankan melalui sistem perwakilan
30. diaspora masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan bangsa tersebut tidak memiliki negara, misalnya bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia
31. dinas intelijen dinas dalam angkatan bersenjata atau badan khusus negara yang menyelidiki segala aliran politik di dalam negeri dan kegiatan politik oleh agen dari negara lain
32. diplomasi intermestik diplomasi yang dilakukan aktor subnasional, pemerintah regional, dan/atau pemerintah lokal yang bertujuan menggabungkan masalah internasional dengan masalah domestik, atau menyelesaikan masalah internasional dengan menggunakan cara domestik; paradiplomasi
33. diplomasi megafon diplomasi saling meneriakkan sikap keras, tuduh-menuduh, ancam-mengancam pihak yang bermusuhan
34. diplomasi preventif diplomasi yang berusaha mencegah campur tangan langsung negara besar dalam krisis yang timbul di dunia ketiga
35. ekspatriasi tindakan seseorang untuk melepaskan kesetiaan terhadap negaranya
36. ekspatriasi tindakan meninggalkan tanah air untuk berdiam selamanya di negara lain
37. ekspatriasi pembuangan yang dilakukan oleh negara atas warganya
38. elektabilitas kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan
39. elektorat golongan masyarakat yang secara hukum memiliki hak untuk memilih
40. entente persetujuan (biasanya tidak tertulis) antara dua negara atau lebih dalam melakukan tindakan atau kebijaksanaan kerja sama
41. faksi kelompok di dalam suatu partai politik, beranggotakan para politisi yang mencoba menonjolkan diri dengan cara-cara oportunistis atau dengan cara mendorong perpecahan di dalam partai politiknya, bahkan di dalam negara
42. federasi gabungan beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya (seperti keuangan, urusan luar negeri, dan pertahanan)
43. filibuster taktik menguasai sidang melalui pidato yang berkepanjangan dan tidak habis-habisnya dengan tujuan menggagalkan penetapan suatu undang-undang oleh lembaga legislatif atau untuk memaksa diterimanya suatu pandangan dari si pembicara
44. golongan merah golongan komunis
45. golongan merah golongan Nasrani
46. golongan putih warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes
47. golongan putih golongan muslim
48. gradualisme siasat untuk mengadakan perubahan sosial dengan melakukan pembaharuan khusus yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis
49. hak keterwakilan hak untuk mendapat pengakuan terhadap wakil negara yang dikirim ke luar negeri dan hak untuk menerima wakil negara lain dalam hal pembukaan hubungan diplomatik; hak legasi
50. hak legasi hak keterwakilan
51. hubungan internasional ilmu tentang interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjalin antarnegara, berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang meliputi diplomasi, konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia
52. hukum darurat hukum yang disusun oleh suatu negara untuk menghadapi keadaan darurat
53. inkonstitusional tidak berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar; bertentangan dengan (melanggar) undang-undang dasar
54. inspeksi wilayah jabatan inspektur; kantor inspektur
55. institusionalisasi proses pelembagaan atau pemberian karakter kepada lembaga
56. integrasi bangsa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional
57. integrasi wilayah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau sosial tertentu
58. interegnum masa peralihan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain dalam satu negeri
59. internalisasi penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku
60. interpelan interpelator
61. interpelasi permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu
62. interpelator anggota legislatif yang meminta keterangan kepada pemerintah
63. jalan buntu keadaan yang memaksa pihak yang bertentangan berhenti (karena mempunyai kekuatan seimbang) pada suatu titik tertentu sebab kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk maju atau mundur
64. jaminan internasional perjanjian antarnegara untuk menjaga hak atau kondisi tertentu
65. jingoisme pandangan yang terlalu mengagung-agungkan kebesaran dan kekuasaan negeri sendiri; rasa kesetiaan dan kecintaan kepada tanah air secara berlebih-lebihan
66. juru runding pejabat pemerintah yang pekerjaannya merundingkan masalah negara, misalnya perdamaian dan perang dengan negara lain
67. kakostokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang beriktikad buruk
68. kampanye hitam kampanye dengan cara menjelek-jelekkan lawan politik
69. kanan partai atau golongan yang berhaluan moderat, yaitu berdasarkan asas keagamaan, kebangsaan, atau tradisi yang sudah ada di dalam percaturan politik dalam negeri sebagai lawan golongan kiri yang berhaluan keras dan berdasar pada sosialisme
70. kapitalis birokrat orang yang mempunyai kedudukan di dalam lembaga pemerintah atau di dalam organisasi politik yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan untuk memperkaya golongan atau diri sendiri
71. kartel gabungan partai politik yang memiliki tujuan yang sama
72. kaum revolusioner sekelompok minoritas yang terdiri atas berbagai strata sosial, yaitu orang yang mempunyai ideologi sama dan berjanji akan menentang penindasan, menghilangkan permainan penguasa dan birokrat
73. keamanan bersama persetujuan resmi di antara negara (sebagian besar negara) di dunia untuk memelihara perdamaian internasional melalui badan-badan
74. keamanan bersama liga atau konfederasi negara yang diberi kekuasaan untuk menyusun perbedaan internasional dan menggunakan kekuatan untuk melawan agresor
75. keamanan nasional kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya dari ancaman luar
76. kekebalan diplomatik pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum (seperti gugatan proses kriminal, penangkapan, dan sebagainya) atau terhadap kewajiban tertentu (seperti membayar pajak, memeriksakan barang bawaan) karena berstatus sebagai diplomat atau staf kedutaan besar suatu negara
77. kekuasaan pemerintah kekuasaan eksekutif
78. kelas baru sekelompok orang yang memiliki hak istimewa dalam bidang politik dan ekonomi karena monopoli administratif yang dipegangnya
79. kelas penguasa sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang melakukan semua fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan memperoleh hak-hak istimewa
80. kelompok kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama
81. kewenangan prosedural kewenangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, misalnya kewenangan polisi, jaksa dan sebagainya
82. kewenangan substansial kewenangan yang diperoleh dari tradisi, kekuatan sakral, kualitas pribadi, dan instrumental, misalnya kewenangan raja
83. kiri sebutan kepada partai (golongan) berhaluan sosialisme yang lama yang menghendaki perubahan secara radikal (tentang politik, partai, dan sebagainya)
84. klik penguasa kelompok yang mengoordinasi dan mengendalikan keputusan sampai di luar bidang kebijakan
85. koalisi kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen
86. koeksistensi keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara (bangsa) atau lebih yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya
87. kohabitasi keadaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu tanpa membentuk koalisi
88. koloni kelompok orang yang bermukim di daerah baru yang merupakan daerah asing, sering jauh dari tanah air dan tetap mempertahankan ikatan dengan tanah air atau negara asal
89. komisaris petugas partai politik pada tingkatan desa
90. kondominium negeri (daerah) yang dikuasai bersama
91. konflik horizontal konflik antardaerah atau antarmasyarakat
92. konflik vertikal konflik antara pemerintah pusat dan daerah; konflik antarkelas sosial tertentu
93. konfrontasi cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung dan terang-terangan
94. kongres dewan legislatif yang terdiri atas senat dan dewan perwakilan di Amerika Serikat, yang pada dasarnya bertugas mengawasi dan mencocokkan kegiatan pemerintah
95. konstitusionalisme paham tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi
96. kontra revolusioner bertentangan dengan atau menyimpang dari revolusi
97. kontrol sosial kesadaran bersama sebagai manusia yang dibatasi oleh kekuatan yang sepadan bagi intensitas dengan lingkungan untuk bertingkah laku dalam cara tertentu tanpa memandang secara berlebih-lebihan kepentingan sendiri
98. krisis konfrontasi yang intensif dan dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat dan merupakan ganti peperangan dalam era nuklir
99. krisis legitimasi memudarnya pengakuan dan dukungan masyarakat kepada pemerintah dan pemimpin
100. kuasa usaha orang yang melakukan kewajiban dan pekerjaan duta apabila duta tidak ada
101. legasi kelompok diplomat yang mewakili pemerintahnya di luar negeri, tetapi wewenangnya tidak lebih besar daripada wewenang duta besar
102. lembaran negara lembaran resmi yang dikeluarkan oleh negara sebagai tempat mengundangkan peraturan perundang-undangan tertentu; berita negara
103. mahkamah dunia majelis pengadilan untuk perkara atau pelanggaran hukum yang menyangkut beberapa negara atau yang bersifat internasional
104. Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar badan yang ada menurut UUDS 1950 yang berwenang mengubah UUDS 1950
105. majelis tinggi badan yang mewakili rakyat yang para anggotanya dapat ditentukan atas dasar keturunan, penunjukan, atau pemilihan
106. maklumat pemerintah pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya maklumat tanggal 14 November 1945 tentang perubahan pertanggungjawaban menteri, yakni tidak lagi kepada presiden, tetapi kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
107. maklumat presiden pengumuman yang dikeluarkan oleh presiden, misalnya maklumat tanggal 29 Juni 1959 tentang pengambilan kembali kekuasaan pemerintahan oleh presiden dari tangan kabinet
108. manipulasi suara manipulasi yang dilakukan saat penghitungan suara dalam pemilihan umum
109. marhaenisme paham yang bertujuan memperjuangkan nasib kaum kecil untuk mendapatkan kesejahteraan hidup
110. marhaenisme ideologi politik yang tumbuh dan berkembang di Indonesia berdasarkan keadaan dan keinginan masyarakat Indonesia dengan asas sosionasional, sosiodemokrasi, gotong royong, kebangsaan, kemerdekaan beragama, dan kerakyatan
111. masalah warga negara segala sesuatu yang menyangkut kehidupan warga negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara
112. mayoritas mutlak jumlah suara terbanyak pemilih yang meyakinkan yang dapat dikumpulkan dalam pemungutan suara untuk menentukan kemenangan
113. mayoritas tunggal jumlah suara pemilih yang mencapai 60%–90%, yang dapat dikumpulkan oleh sebuah partai dalam pemungutan suara
114. menganan berpindah haluan ke partai kanan
115. mob sekelompok orang (tanpa dukungan masyarakat) yang dengan marah menyerang dan berusaha melukai atau merusak suatu objek tanpa mengindahkan norma sosial dan hanya berpegang pada pertimbangan yang sederhana
116. mobilitas sosial perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain
117. monokrasi pemerintahan yang dijalankan oleh seorang penguasa
118. mosi tidak percaya pernyataan tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan pemerintah
119. negara penerima negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu perwakilan diplomatik atau konsuler di negaranya
120. negara pengirim negara yang atas kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain
121. obstruksi penghambatan yang dilakukan oleh golongan politik tertentu untuk menghalangi diterimanya suatu undang-undang atau peraturan oleh badan legislatif
122. oligark anggota dari sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan dalam suatu negara; anggota oligarki
123. oligarki pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu
124. oportunis orang yang menganut paham oportunisme
125. oposisi partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa
126. otonomi pemerintahan sendiri
127. pascakebenaran berkaitan dengan keadaan ketika fakta objektif tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik, lebih mengutamakan emosi dan kepercayaan pribadi
128. pelobian bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan memengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang
129. pelucutan senjata sepihak taktik yang dipakai oleh pemimpin negara perunding untuk mengatasi jalan buntu dalam perundingan perlucutan senjata dengan berusaha mengambil jalan keluar secara sepihak, dengan tujuan bahwa, kalau satu pihak menghentikan pembuatan senjata, pihak lain diharapkan akan berbuat yang sama
130. pembangunan sosial keadaan hidup yang harus dipandang dari sudut kualitas yang dilihat dari pemikiran menyeluruh dan dari sudut kuantitas yang dapat diukur dan diamati
131. pembaruan sosial gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi sistem sosial atau bagiannya
132. pemerhati kebijakan publik pemerhati sistem konsep resmi yang menjadi landasan perilaku umum
133. pemusatan perubahan kekuasaan politik dari badan-badan pemerintah daerah ke pemerintah pusat
134. pemusatan penyerahan kekuasaan dari pembuat undang-undang kepada anggota eksekutif
135. penaklukan perbuatan menaklukkan wilayah suatu negara melalui peperangan, mendapatkan wilayah secara tetap akibat dari peperangan atau penyerangan yang penuh kemenangan
136. pendekatan sejarah studi tentang peristiwa masa lampau dalam tenggang waktu tertentu dengan pengelompokan dan penafsiran berbagai keterangan secara kronologis
137. pengakuan de facto pengakuan terhadap suatu pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu negara atau wilayah
138. pengakuan negara proses yang menjadikan suatu kesatuan politik menjadi anggota hukum internasional dan diterima sebagai anggota baru masyarakat internasional
139. pengakuan pemerintah tindakan resmi (seperti tukar-menukar duta besar) yang mengakui adanya pemerintahan dan berarti kesiapan untuk mengadakan hubungan resmi
140. penjelasan nomotetik penjelasan berdasarkan proporsi umum yang dapat diterapkan
141. perekrutan pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial, dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya
142. perjanjian persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya
143. perjuangan salah satu wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik
144. perjuangan kelas konflik antara satu kelas atau kelompok (proletar, tani, dan sebagainya) dan kelas lain (borjuis, tuan tanah, dan sebagainya) atau kelompok lain
145. perlombaan senjata usaha suatu negara atau persekutuan beberapa negara untuk mendapatkan keunggulan militer atas lawan-lawannya, baik melalui penambahan persenjataan konvensional maupun melalui peningkatan persenjataan strategis berteknologi canggih
146. plutokrasi sistem politik yang dikuasai oleh kaum kaya atau kaum pemilik modal (kapitalis)
147. polisentrisme anggapan bahwa pusat komunisme tidak terbatas pada satu tempat saja, tetapi terdapat di setiap negara komunis
148. politik air hangat kebijakan politik yang dianut Rusia yang mencerminkan usaha mencari pelabuhan bebas es sepanjang tahun
149. politik fiskal tindakan atau kebijakan pemerintah di pusat dan di daerah yang berhubungan dengan masalah perpajakan
150. pragmatik berkenaan dengan negara, pemerintahan
151. radikal amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan)
152. reliabilitas perihal sesuatu yang bersifat reliabel (bersifat andal)
153. totalitarianisme sistem pemerintahan yang tidak memberikan kebebasan individu dan mengontrol seluruh aspek kehidupan individu
154. trias politika pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang), dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan mengadili)
155. tsunami politik goncangan politik yang besar yang biasanya digunakan untuk mengacaukan stabilitas perpolitikan yang sudah mapan